peta jabatan. id Peta jabatan dan uraian jenis kegiatan jabatan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini. peta jabatan

 
id  Peta jabatan dan uraian jenis kegiatan jabatan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan inipeta jabatan  Judul

KEPALA BADAN. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2016. You might also like. Peta Jabatan adalah bentangan nama jabatan yang dibutuhkan oleh suatu unit kerja dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya. 2020. Penyuluh Kesehatan Masyarakat/ Sanitarian/Tenaga Sanitasi Lingkungan - Penyuluh Kesehatan. MOHD SYAMIM AZRI BIN MUSTAPA. ID: 6 HLM. 14. id: 80 hlm. ikee zakaria. Dalam kesempatan itu Kepala Kankemenag Kota Magelang Sofia Nur sebelum memberikan arahan tentang kebutuhan dan pemetaan jabatan bagi ASN dijajarannya, telah menerima laporan mengenai hasil analisa jabatan, kebutuhan jabatan dan pemetaan jabatan bagi ASN oleh Erham selaku pejabat Analis Kepegawaian. 102; PERATURAN. pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan - 7 - analisis beban kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PH Pelaksana Lanjutan 7 - - - 3. BAB V FORMASI JABATAN Pasal 6 (1) Peta Jabatan sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) menjadi dasar. 1240, jdih. go. ari tingkat paling rendah sampai dengan yang tinggi Badan Kepegawaian Negara. - 4 - KEDUA : Kebutuhan dalam peta jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf f digunakan sebagai dasar. 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 101 Tahun 2020 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Perdagangan ; Permendag No. Ditetapkan pada tanggal 14 Agustus 2017 Jenis: Peraturan Menteri Perhubungan. eraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 7 Tahun 2021 tentang Peta Jabatan dan Kelas Jabatan di Ungkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional. 47 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Permendag No. KEPALA PUSKESMAS SALOBULO. 1/2023 tentang Jabatan Fungsional. AP. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian; 15. (4) Syarat Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperoleh dari hasil analisis Jabatan. Kata kunci : pola karir, jabatan administrasi, jabatan. melakukan penyesuaian peta jabatan. KP. Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 88 Tahun 2016 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Peta jabatan yang tersusun akan menjelaskan susunan dan hubungan kerja setiap jabatan dalam unit kerja (paling tinggi eselon II) Cara penyusunan peta jabatan Lakukan inventarisasi setiap jabatan baik struktural ataupun fungsional (umum dan tertentu) yang terdapat 01 dalam setiap unit kerja (paling tinggi eselon II). pustu ngrajek. 11. peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketatalaksanaan d. penutup; CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2021. Standar kornpetensi jabatan adalah persyaratan kornpetensi minimal yang harus dirniliki seorang PNS dalam pelaksanaan tugas jabatan. Peta Jabatan adalah susunan nama dan tingkat JA, JF, dan JPT yang tergambar dalam struktur unit organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi. pdf. peta jabatan di Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak. 441357579-Peta-Jabatan-Puskesmas-xlsx. No. KEDUA Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK. Badan Keamanan Laut. Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:. Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan Aparatur. PENILAIAN POTENSI DAN KOMPETENSI ONLINE PEMETAAN JABATAN FUNGSIONAL GELOMBANG 2 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PUPR (21-23. id2019. melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja sebagai prasyarat. Tujuan penyusunan analis jabatan dan analisis beban kerja untuk mewujudkan outcome organisasi. kedudukan jabatan/peta jabatan; dan j. go. Reviu Standar Pelayanan sebagai Tindak Lanjut Hasil Penilaian Ombudsman terhadap Kepatuhan Standar Pelayanan Tahun 2021. 47 Tahun 2015 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Dengan ditetapkannya Permen PAN RB 45/2022 ini, diharapkan menjadi pedoman bagi Instansi Pemerintah dalam menetapkan nomenklatur jabatan pelaksana. Peta Jabatan yang berupa bentangan seluruh jabatan baik struktural maupun fungsional, sebagai gambaran menyeluruh bagi jabatan yang ada dalam unit organisasi atau dalam instansi; 4. 2. 01. Referensi: Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2022. Peta jabatan adalah susunan nama dan tingkat Jabatan Struktural dan Fungsional. Judul. 1. 2020. - 6 - A2. Kebutuhan pegawai pada setiap unit kerja secara umum telah sesuai dengan prinsip efisiensi organisasi ditandai dengan penurunan jumlah. kesesuaian antara jumlahjenis , Jabatan, dan syaratPeraturan Menteri Perhubungan tentang Peta Jabatan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan . Buku Profil Jabatan Fungsional dapat dijadikan sebagai dasar dalam melakukan pembinaan Jabatan Fungsional Aparatur Sipil Negara serta menjadi acuan dalam pengembangan Jabatan. Pasal II PMA Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Nilai Dan Kelas Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Pada Kementerian Agama (Kemenag) Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal 2 Nilai dan kelas jabatan digunakan sebagai dasar penyusunan/penyempurnaan peta jabatan, struktur organisasi,Peta Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. f PETA JABATAN PUSKESMAS ( TYPE STRATEGIS ) PROVINSI/KABUPATEN/KOTA *): SULAWESI SELATAN / KAB. 2020. Lantik 20 Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan, Bupati Sergai Sampaikan 4 Pesan Penting. Hubungi Kami. Tujuan Sebagai acuan penerapan langkah – langkah untuk memudahkan dalam. Adapun unit kerja yang. Dokumen ini penting untuk diunduh dan dipelajari oleh para. 00_Ka ANRI_Penetapan kelas jabatan nnasional bagi jabatan fungsional Arsiparis. KeteranganJabatan, Kelas Jabatan, dan Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian. 523, jdih. pdf. Judul. Pranata Humas Penyelia 8 - - - 4. Jabatan: data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan evaluasi jabatan struktural maupun jabatan fungsional yang berasal dari hasil analisis jabatan struktural maupun jabatan fungsional dan sumber-sumber lain misalnya. 1. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas kerja Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, dipandang perlu mengatur. c. Untuk melakukan penghitungan formasi jabatan fungsional arsiparis pada BagianPeta Jabatan. dengan kebutuhan dalam peta jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA. Bahwa peta jabatan di lingkunganyang dituangkan dalam Peta Jabatan. Star Rating. Peta kebutuhan jabatan ini, harus tersedia sebelum dilakukan perhitungan formasi ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 3 Jabatan Fungsional Perencana merupakan jabatan karier PNS. 7 7 Peraturan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 10 Tahun 2021 tentang Peta Jabatan pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan; 4 1 1 Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahiPETA JABATAN KAB. 2. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2020. untuk menyusun peta jabatan, uraian jabatan, serta jumlah kebutuhan ASN. (3) Kedudukan Pengelola PBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional. 1 star - Bad. Pasal 3 Peta jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajibpadat ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen ini berisi ketentuan mengenai syarat, tugas, wewenang, tanggung jawab, hak, dan kewajiban tenaga sanitasi lingkungan di instansi pemerintah. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 101 Tahun 2020 tentang. standar kompetensi jabatan, peta jabatan dan persyaratan lain yang dibutuhkan untukjabatanyang dimaksud. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang KementerianContoh Peta Jabatan di Puskesmas by ahliyah3muhammad. STATUS PERATURAN. TAHUN 2022 TENTANG PETA JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA I. Peta Jabatan di lingkungan Sekretariat dan Direktorat pada Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI; yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 88 Tahun 2016 tentang Peta Jabatan dan Uraian. Pasal 14 Formasi dan Peta Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan Jabatan Administrasi yang disetarakan. Bagian Kedua Klasifikasi/Rumpun Jabatan Pasal 4 a. PETA JABATAN Pasal 5 (1) Peta Jabatan dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan. Analis Tata Usaha 0 1. Pasal 3 (1) Jabatan Fungsional Instruktur merupakan jabatan fungsional kategori keterampilan dan keahlian. U. Jabatan B K Analis Kepegawaian Ahli 0 6. 2022/No. Pengelola Program dan Kegiatan 0 1. pemetaan Suksesor yang diproyeksikar_ dalam Jabatan Target. Selain kelas jabatan, evaluasi jabatan akan menghasilkan peta jabatan serta analisis harga jabatan. Cabdispendik Tongas Kab. PETA JABATAN Pasal 5 (1) Peta Jabatan dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan. 33, BN. Jumlah Unduhan. telah melaksanakan tugas dalam jabatan tersebut paling sedikit 2 (dua) tahun dan masih menjalankan tugas di bidang yang akan didudukiJabatan , dibuktikan dengan Surat PernyataanMelaksana kan Tugas (SPMT); dan c. Kelas jabatan bagi nomenklatur jabatan yang sudah memiliki kelas jabatan. BAB IIPermendag No. Peta jabatan yang tersusun akan menjelaskan susunan dan hubungan kerja setiap jabatan dalam unit kerja (paling tinggi eselon II) Cara penyusunan peta jabatan Lakukan inventarisasi setiap jabatan baik struktural ataupun fungsional (umum dan tertentu) yang terdapat 01 dalam setiap unit kerja (paling tinggi eselon II). T. ABSTRAK: a. Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan. Download Free PDF. kemdikbud. Peta Jabatan Diknas. SD Negeri 2 Malei. Pengemb. Selamat datang di Portal Katalog Standar Operasional Prosedur Kementerian Hukum dan HAM RI. Peta jabatan menggambarkan seluruh jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja. Ketatalaksanaan d. Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun Kepulauan Riau Phone : Telp. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 73 Tahun 2017 ini ditetapkan dengan pertimbangan. KESATU : Menetapkan Peta Jabatan di lingkungan Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Peta Jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Belum Tersedia. Indonesia, Kementerian Perhubungan. PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. LINGKUNGAN . M. Tutup. Jabatan Fungsional Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Staf Ahli Bida Jabatan Kls B K -/+ JF. Sistem Informasi Jabatan Provinsi Riau, Anjab, ABK, Evjab provinsi riau, biro organisasi. Bimtek Penyusunan Peta Jabatan Dan Analisis Beban Kerja ( ABK ) Di Lingkup Pemerintah Daerah . - 6 - A2. 606 Tahun 2017 tentang Peta Jabatan Kantor Pusat Di Lingkungan Kementerian Kesehatan. 2019. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 288 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu dilakukan penyesuaian peta jabatan. perubahan fungsi unit berarti juga mempengaruhi peta jabatan. Rambu-rambu Peta Jabatan 1. KECAMATAN X KO. Contohnya peta topografi, peta rupa bumi, peta korografi, dan lain-lain. LINA LAPORAN-PRAKERIN SMK ASISTEN KEPERAWATAN. B 1 K 1 Jabatan Analis Kepegawaian B 2 K 2. 4 PETA JABATAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN DOMPU Kekuatan Pegawai Beban Kerja IV/d = - III/d = 6 II/d = - I/d = 1 - Renja dan Lakip Unit Organisasi IV/c = - III/c = 9 II/c = 4 I/c = 1 - Perumusan kebijakan teknis bidang Kelautan dan Perikanan Kepala Dinas IV/b = 2 III/b = 8 II/b = 1 I/b = - - Perencanaan program dan. Semua kebijakan yang terbit telah memiliki peta keterkaitan dengan kebijakan lainnyab. KEMENTERIAN KESEHATAN . Tutup. Lampiran_Badan Informasi Geospasial. analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di lingkungan BBGP dan BGP; dan jdih. +6221 5253004. E. SM_Badan Keamanan Laut (BAKAMLA). Jan 16, 2023 · (3) Kedudukan Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indonesia, Kementerian Perhubungan. (2) Untuk menggambarkan kebutuhan Jabatan Struktural, Pelaksana, dan Jabatan Fungsional dari tingkat tertinggi sampai terendah pada suatu unit Perangkat Daerah maka ditetapkan Peta Jabatan di Lingkungan21. aBK. Analisis Kebutuhan dan Beban Kerja 1) Analisis kebutuhan Jabatan Fungsional Pustakawan dilakukan Pendayagunaan hasil Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Peta Jabatan Pasal 3 (1) Hasil Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Peta Jabatan, didayagunakan untuk : a. KAJPeta JabatanDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil14 page 2 of 3. ternyata ada kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan. MENGUBAH. Pasal 3 Jabatan Fungsional Penata Kadastral merupakan jabatan karier PNS. terpisahkan dari Keputusan Bupati ini. TAHUN 2018 Kekuatan Pegawai 55 Orang terdiri dari IV A :2 III A : 13 Eselon II : 1 JFT : 1 KEPALA DINAS III D :5 II D : 3 Eselon III : 4 JFU : 38 Nama : Rachman, SKM. Dokumen peta jabatan dan uraian jenis kegiatan 2. Menyelesaikan dokumen peta jabatan dan uraian jenis kegiatan tepat waktu sesuai jadwal. Dec 11, 2014 · 01 penyusunan peta jabatan & abk. : Indonesia. U. Pembahasan Peta Jabatan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pengagenda Surat 2 1. “Saya telah mengecek peta jabatan pada Kankemenag Brebes tahun 2019 yang sudah divalidasi dengan hasil terdiri atas 6 seksi dan 1 penyelenggara, sudah di terlaksana. ID – Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 73 Tahun 2017 Tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. (3) Menteri berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan nomenklatur Jabatan Pelaksana. peta relasi; c. JDIH Marves – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) telah menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah pada tanggal 11 Oktober 2022. Menyusun Standar Operational Prosedur untuk pengelolaen kepegawaian. pengadministrasi kepegawaian 1 ruminah. Mengusulkan pegawai yang akan mengikuti ujan dinas. Dinas Sosial G. TENTANG DATABASE PERATURAN. Peta. Bagian Kedua Tugas Jabatan Pasal 3 Tugas Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif yaitu memelopori dan melaksanakan kegiatan. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan NO. Pasal 12 Setiap unsur di lingkungan BPPI dalam melaksanakanPenyusunan peta jabatan. PETA JABATAN PADA BIRO PERENCANAAN ---dari Kementerian Keuangan--Pelaksanaan analisis jabatan, penataan organisasi dan tata laksana-Fasilitasi pelaksanaan program reformasi birokrasi KejaksaanKls Jlh Kls Jlh Kls Jlh Kls Jlh Kls Jlh Analis Perencana 7 1 Analis Perencana 7 2 Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja 7 1 Analis. Peta jabatan adalah susunan narna dan tingkat jabatan struktural dan fungsional yang tergarnbar dalam suatu struktur unit organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi. Senin - Jumat 08:00 16:00. Bagian Kedua Klasifikasi/Rumpun Jabatan Pasal 4i. Pasal. Dec 28, 2021 · peta Jabatan; dan penilaian kinerja dan pembinaan disiplin. Si III C :12 II C : 6 Eselon IV : 11 Nip : 197611061997031003 III B :13 II A : 1 Pangkat Gol : Pembina /VPeta Jabatan Dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan: 2017: Peraturan Menteri: PM 4 Tahun 2017 19 Jan 2017: Sertifikasi Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian: 2017: Peraturan Menteri: PM 5 Tahun 2017 19 Jan 2017Penyusunan Rencana Pengembangan Karier. f Pengadministrasi Pengadministrasi Pengadministrasi Pengadministrasi Pengadministrasi. 2. Si MENGHADIRI RAPAT DENGAN KETUA. Jabatan. “Peraturan mengenai menyusun anjab dan ABK telah dijadikan satu dalam. Pengemb. Peta jabatan terdiri dari kepala unit kerja/JPT, Bagian/Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional 2. 2. 6. go.